Kebijakan dan Strategi  Penataan Ruang Wilayah di Kawasan Pengembangan Baru

(Provinsi: NTT; Maluku; Maluku Utara; Irjabar dan Papua)

Rencana Strategi Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Kebijakan

Strategi

Program

1. Menetapkan Kerangka Pengembangan Strategis Nasional  (National Strategic Development Framework)

-          Penyiapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTR Pulau

-          Peningkatan KAPET dan KESR

-          Penyiapan Rencana Tata Ruang Koridor Pengembangan

-          Penyiapan Rencana Tata Ruang Kawasan Tertentu

-          Penyiapan Kebijakan, Strategi dan Rencana Tata Ruang kawasan Perbatasan Negara; dan pulau – pulau kecil terluar/ Terpencil

-          Penyiapan Kebijakan, Strategi dan Rencana Kawasan Tertinggal Strategis Nasional

 

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengelolaan potensi wilayah serta memacu kegiatan pembangunan Kawasan Pengembangan Baru (KPB) dalam upaya mengejar ketertinggalan dan membuka keterisolasian dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara optimal dan berkelanjutan, agar terwujud Indonesia yang aman dan damai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengurangi kesenjangan ketersediaan prasarana wilayah dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan KPB pada bagian perbatasan (Prov. Irian Jaya Barat pada Kws. Kep. Diatas Kepala Burung dengan negara Palau; Prov.Papua pada Kws. Jayapura-Merauke dengan negara PNG; Prov.Maluku Utara pada Kws. Kep. Morotai dengan negara Palau; Prov.Maluku pada Kws. Gugus Kep. Leti dan Babar dengan Timor Leste; Prov.NTT pada Kws. Kep. Alor dengan Timor Leste dan Australia) sebagai ‘beranda depan’ sekaligus pintu gerbang menuju dunia internasional (PNG, Timor Leste, Phillipines, Asia Timur dan Australia) dengan menganut keserasian prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan secara selektif yang didukung oleh pusat pelayanan yang memadai (prasarana dan sarana), pusat niaga terpadu serta pusat industri dan perdagangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan kerjasama ekonomi sub-regional (KESR) melalui skema BIMP-EAGA, maupun AIDA.

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan akses menuju kota-kota pesisir yang menjadi orientasi utama pada wilayah NKRI;

 

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah serta pembangunan prasarana transportasi dalam rangka membuka keterisolasian kawasan dan pengembangan potensi wilayah secara komprehensif dilandasi dengan pengaturan sistem produksi, sistem pemasaran dan sistem pelayanan jasa (kota-desa);

 

Pengembangan pusat-pusat potensi wilayah yang tetap berorientasi pada sistem atau pola pengembangan wilayah propinsi;

Peningkatan poros pengembangan global : Menado –Ternate – Jayapura – Merauke, dan Poros pengembangan nasional Ambon – Ternate, dengan mendorong pengembangan Kawasan Andalan, KAPET Seram dan Biak;

 

 

 

Pengembangan pulau terluar dan perbatasan negara melaui jalur Merauke – Tual – Saumlaki – Ilwaki- Kupang;

Pengembangan koridor Jayapura - Wamena – Nabire – Manokwari – Sorong sebagai jalur pembuka isolasi dan pengembangan kawasan tertinggal.

Pengembangan sistem jaringan transportasi maritim dan transportasi udara nasional serta pengembangan transportasi antar moda yang mempunyai akses ke pelabuhan dan bandara di sepanjang poros pengembangan yang dapat mendukung pola produksi dan orientasi pasar;

 

Pembangunan prasarana dan sarana jalan akses dan irigasi serta prasarana dan sarana dasar lainnya yang berbasis pengembangan wilayah.

 

Peningkatan fasilitasi akses terhadap sumber daya pembangunan dengan  pendayagunan prasarana wilayah untuk mendorong produktivitas kawasan.

 

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan pelayanan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara melalui redistribusi manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor-sektor produksi seperti pertambangan dan kehutanan antara lain melalui HPH Bina Desa;

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang merata antar wilayah guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang memadai dengan mempertahankan nilai sosial budaya setempat yang tangguh terhadap penetrasi budaya asing;

 

Pengembangan kegiatan ekonomi setempat yang didasarkan pada potensi sumber daya alam yang prospektif dikembangkan;

 

Pengembangan prasarana dan sarana dasar yang menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi dan peranserta pihak swasta.

 

Pengembangan kawasan perbatasan dan pelayanan penunjang kegiatan perdagangan internasional, baik berskala kecil hingga besar;

 

 

Peningkatan perdagangan lintas batas (kegiatan ekspor dan impor) melalui jalur darat maupun laut secara lebih berdayaguna dan berhasilguna;

 

Optimalisasi peran outlet untuk menjalin hubungan dengan pasar internasional yang potensial baik bagi produsen internal (setempat) maupun nasional dengan memanfaatkan ALKI Timur untuk kepentingan perdagangan internasional;

 

Pengembangan pusat-pusat promosi investasi dan budaya;

 

 

 

Pemanfaatan ALKI Timur juga untuk kepentingan pertahanan nasional.

 

Pengembangan kegiatan ekonomi dan keterkaitan sosial ekonomi antar daerah yang sesuai dengan budaya di wilayah kepulauan dengan sebesar-besarnya memanfaatkan sumber daya lokal (SDM, SDA, dan SDB);

 

 

 

 

Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan sosial – ekonomi masyarakat  (misal untuk permukiman nelayan);

 

Penyusunan keterkaitan fungsional antar pusat-pusat pertumbuhan sosial ekonomi (pusat pertumbuhan penduduk setempat serta pusat perniagaan dan industri terpadu yang selektif seperti di Irian Jaya Barat dan Papua: Manokwari, Biak, Yapen, Waropen, Jayapura, Memberamo, Wamena, Timika, Fak-fak, Mindiptana dan Merauke) sehingga terwujud kesatuan pembangunan ekonomi wilayah yang sinkron antar wilayah berdasarkan potensi dan kekayaan sumberdaya wilayah setempat, serta dengan mengoptimalkan peran sebagai outlet menuju negara tetangga;

 

Pengembangan sistem kota dan transportasi yang mendukung kota-kota pusat pertumbuhan;

Pengembangan kawasan andalan termasuk KAPET Seram dan Biak dengan komoditi unggulan kawasan didukung komitmen kelembagaan dan pendanaan yang memadai berdasarkan kekayaan sumberdaya alam setempat, serta partisipasi swasta dan masyarakat.

 

Pengembangan kota-kota perbatasan sebagai pintu gerbang negara berdasarkan kesepakatan dengan negara tetangga; 

Pengembangan pelabuhan laut Jayapura, Sorong, dan Biak untuk sarana lintas batas di Propinsi Papua untuk mendukung kerjasama regional BIMP – EAGA;

 

Peningkatan kerjasama bilateral negara dalam pengelolaan kawasan lindung lintas negara dan pengembangan komoditi-komoditi unggulan propinsi/kabupaten/kota di perbatasan serta bidang ekonomi lainnya;

 

 

Penetapan pola insentif-disinsentif untuk mendukung intensitas kerjasama regional.

Penyusunan rencana tata ruang kota-kota pesisir di KPB;

 

Koordinasi perencanaan dan penjabaran rencana terpadu pengembangan infrastruktur/sarana dan prasarana dasar wilayah serta sistem transportasi di KPB;

 

Penyusunan sistem produksi, sistem pemasaran dan sistem pelayanan jasa (kota-desa) di KPB;

 

 

 

Identifikasi dan Studi pusat-pusat potensi wilayah di KPB;

 

Penyusunan pola pembangunan kota-kota di KPB;

 

Penyusunan stategi pengembangan poros pengembangan global : Menado –Ternate – Jayapura – Merauke, dan Poros pengembangan nasional Ambon – Ternate;

Pengembangan Kawasan Andalan, KAPET Seram dan Biak;

 

Penyusunan stategi pengembangan pulau terluar dan perbatasan negara melaui jalur Merauke – Tual – Saumlaki – Ilwaki- Kupang;

Penyusunan stategi pengembangan koridor Jayapura - Wamena – Nabire – Manokwari – Sorong sebagai jalur pembuka isolasi dan pengembangan kawasan tertinggal.

Koordinasi dan perencanaan pengembangan sistem jaringan transportasi yang mempunyai akses ke pelabuhan dan bandara di sepanjang poros pengembangan;

 

 

 

 

 

Koordinasi dan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana yang berbasis pengembangan wilayah.

 

 

Peningkatan fasilitasi akses terhadap sumber daya pembangunan.

 

 

 

 

Koordinasi dan perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di KPB;

 

Koordinasi peningkatan pelayanan sosial di KPB;

 

 

 

 

 

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di KPB;

 

 

 

 

 

 

Pengembangan kegiatan ekonomi setempat di KPB;

 

 

 

Koordinasi dan perencanaan pengembangan prasarana dan sarana dasar di KPB.

 

 

 

 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan;

 

Penyusunan strategi pengembangan kegiatan perdagangan internasional di KPB;

 

Penyusunan strategi peningkatan perdagangan lintas batas (kegiatan ekspor dan impor) di KPB;

 

 

Penyusunan strategi optimalisasi peran outlet di KPB untuk menjalin hubungan dengan pasar internasional yang potensial.

 

Penyusunan strategi  pemanfaatan ALKI Timur untuk kepentingan perdagangan internasional;

 

 

Penyusunan strategi pengembangan pusat-pusat promosi investasi dan budaya di KPB;

 

Penyusunan strategi pemanfaatan ALKI Timur untuk kepentingan pertahanan nasional.

 

Kesepakatan Penetapan Kawasan Pusat Pertumbuhan;

 

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Pertumbuhan;

 

Penyusunan strategi pengembangan kegiatan ekonomi daerah di KPB;

 

Koordinasi perencanaan peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan sosial – ekonomi masyarakat;

 

Studi keterkaitan fungsional antar pusat-pusat pertumbuhan sosial ekonomi di KPB;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan kawasan andalan termasuk KAPET Seram dan Biak;

Penyelenggaraan dan pembinaan promosi investasi kawasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kota-kota perbatasan di KPB; 

Koordinasi perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan pelabuhan laut Jayapura, Sorong, dan Biak;

 

 

 

 

Koordinasi  dan fasilitasi peningkatan kerjasama bilateral negara dalam pengelolaan kawasan lindung lintas negara dan pengembangan komoditi-komoditi unggulan propinsi/kabupaten/kota di perbatasan serta bidang ekonomi lainnya;

 

Perumusan insentif dan disinsentif;

 

Strukturisasi perijinan investasi.

2. Menyiapkan, Norma, Standar, Pedoman dan Manual  (NSPM) bidang penataan ruang

-          Norma UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang

-          PP 47/1997 tentang RTRWN

-          PP 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam PR

-          PP 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan tata cara

-          peran serta masy. dalam PR

-          Standar : Penyiapan kriteria lokasi dan strandar teknis kawasan budidaya, petunjuk pelaksanaan SPM Kota/ Kab., Penyusunan kriteria pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri dan jalan Tol

-          Pedoman : Penyusunan dan peninjauan kembali  RTRW :  Propinsi - Kabupaten - Kota, Penyiapan RaPerpres RTR Pulau.

Menciptakan penataan ruang yang efisien, efektif dan produktif melalui NSPM yang membumi dan applicable untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

Penyiapan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang yang dalam penerapannya disesuaikan dengan kearifan lokal sehingga penataan ruang dapat diimplementasikan secara efisien, efektif dan produktif;

 

Penyiapan kriteria lokasi dan strandar teknis kawasan budidaya, petunjuk pelaksanaan SPM Kota/ Kabupaten di KPB.

Penyusunan materi teknis dan bahan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang;

 

Penyusunan ”Zoning Regulation” kota-kota di KPB;

 

Penyusunan kriteria lokasi dan strandar teknis kawasan budidaya, petunjuk pelaksanaan SPM Kota/ Kabupaten di KPB.

 

3. Penjabaran RTRW ke dalam rencana yang lebih rinci  serta dilengkapi Indikasi Program Strategis.

 

 

Melindungi atau konservasi "tropical foresf” dunia (Taman Nasional sebagai 'world heritage') dan kawasan lindung nasional (Cagar Alam, hutan lindung dan Suaka Margasatwa, Danau, dan Gunung).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengurangi dampak negatif dan kerugian materi dan non materi pada daerah rawan bencana di KPB.

 

 

Peningkatan Fungsi Lindung Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi;

 

 

 

Pengendalian kegiatan budidaya yang berlokasi pada sekitar Taman-taman nasional dan kawasan konservasi lainnya;

 

Optimalisasi kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan devisa negara dan tidak berdampak pada fungsi kawasan konservasi;

 

Perencanaan pemanfaatan ruang pada daerah rawan bencana yang mengutamakan upaya preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan jika terjadi bencana;

Penetapan dan Pengukuhan Kawasan Hutan;

Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Nasional dan Suaka Margasatwa.

 

Relokasi kegiatan budidaya yang ada di Taman nasional;

Rehabilitasi daerah-daerah yang telah tereksploitasi;

 

Fasilitasi kegiatan studi/penelitian dan pengembangan pariwisata alam;

 

 

Identifikasi dan penyusunan rencana detail tata ruang daerah rawan bencana;

 

Penyusunan pedoman dan bahan sosialisasi pemanfaatan ruang  daerah rawan bencana;

4. Pengendalian dan Penegakan Hukum dalam pemanfaatan ruang  

-          Mendorong upaya penerapan sangsi yang tegas dan konsisten atas setiap pelanggaran terhadap RTRW konsisten

-          Pemantapan portal sistem informasi penataan ruang

-          Penyiapan iklan layanan masyarakat tentang penataan ruang

-          Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli tata ruang

 

Meningkatkan kesadaran hukum bagi para aparat Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta mendorong terciptanya kepastian hukum dalam operasionalisasi pembangunan wilayah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan Sistem Informasi Penataan Ruang Kawasan Pengembangan Baru (KPB) serta komunikasi kebijakan rencana dan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan kapasitas, keswadayaan dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan pemahaman masyarakat penataan lingkungan daerah rawan bencana.

 

 

Penegasan garis batas laut dan tapal batas antar negara dalam penyusunan RTRW Kawasan Perbatasan;

 

 

Pelaksanaan penegakan dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kawasan Pengembangan Baru (KPB);

 

Pemberdayaan masyarakat untuk mencegah terjadinya permasalahan sosial pada daerah rawan konflik.

 

 

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang KPB;

 

 

Peningkatan pelayanan  prasarana informasi dan telekomunikasi di KPB;

 

 

Peningkatan pelayanan informasi KPB melalui berbagai media masa.

 

 

Pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pembelajaran dan pelatihan secara langsung di lapangan;

 

 

Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan KPB;

 

Penerapan insentif – disinsentif untuk pengembangan KPB (pembebasan pajak untuk investor, kemudahan perizinan, dsb).

 

Peningkatan pemahaman penanggulangan dampak bencana dan pengungsi dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat baik sebelum terjadi, saat terjadi maupun setelah terjadi bencana/ pengungsi;

Koordinasi kesepakatan dan penetapan garis batas laut dan tapal batas antar negara dalam penyusunan RTRW Kawasan Perbatasan;

 

Penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang KPB;

 

 

 

 

Pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan konflik di KPB.

 

 

 

Penyusunan Database Informasi KPB;

 

Pembangunan dan Pengembangan web Penataan Ruang KPB;

Koordinasi perencanaan peningkatan pelayanan prasarana informasi dan telekomunikasi di KPB;

 

Penyusunan strategi dan bahan pelayanan informasi KPB melalui berbagai media masa.

 

Penyusunan strategi pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pembelajaran dan pelatihan secara langsung di lapangan;

 

Penyusunan strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan KPB;

 

Penyusunan dan perumusan strategi penerapan insentif – disinsentif untuk pengembangan KPB.

 

Penyusunan pedoman dan bahan sosialisasi antisipasi dan penanggulangan bencana di KPB;

 

 

5. Memantapkan Kelembagaan Penataan Ruang

-          Peningkatan koordinasi penataan ruang nasional dan daerah melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD

-          Peningkatan koordinasi penataan ruang antara Ditjen Penataan Ruang dan Dinas Tata Ruang Propinsi dan  Kabupaten/Kota

-          Mendorong pengembangan kelembagaan masyarakat dan swasta di bidang penataan ruang

 

Membina penyelenggaraan penataan ruang dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan dan peran Pemerintah/Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat di bidang penataan ruang agar terwujudnya Indonesia yang adil dan demokratis.

 

Mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana strategis prioritas berdasarkan rencana tata ruang.

 

Melembagakan sistem penyelenggaraan penataan ruang dengan masyarakat sebagai pelaku utama.

 

 

 

Pemantapan kelembagaan dengan mendorong terbentuknya lembaga penataan ruang yang handal dan responsif;

Pelaksanaan penataan ruang KPB yang transparan dan partisipatif.

 

 

 

 

Penyelenggaraan koordinasi penataan ruang daerah melalui BKPRD.

 

 

Penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penataan ruang Kawasan Pengembangan Baru (KPB);

 

Peningkatan usaha produktif masyarakat melalui perkuatan jaringan kerja dengan mitra swasta dan dunia usaha sekaligus menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk miskin dalam pembangunan;

 

Peningkatan kemampuan dan keswadayaan masyarakat dalam penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar dengan pola padat tenaga kerja.

Penyelenggaraan Bantuan Teknis dan Fasilitasi pembentukan BKPRD.

 

 

Penyelenggaraan Bantuan Teknis dan Fasilitasi pelaksanaan penataan ruang KPB yang transparan dan partisipatif.

 

 

Fasilitasi penyelenggaraan koordinasi penataan ruang daerah melalui BKPRD.

 

 

Penyelenggaraan Bantuan Teknis Fasilitasi Kelompok-kelompok masyarakat dalam proses penataan ruang KPB;

 

Fasilitasi usaha produktif masyarakat melalui perkuatan jaringan kerja dengan mitra swasta;

 

 

 

 

 

Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar dengan pola padat tenaga kerja.