Pengumuman
 Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basoeki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Ikuti Special Talkshow Economic Challenges di Metro TV, Senin 29 September 2014, Pukul 21.05 - 22.00 WIB bersama narasumber : 1. M. Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 2. Sumarjo Gatot Irianto (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Kementerian Pertanian), 3. Nusyirwan Soejono (Anggota Komisi V DPR-RI Fraksi PDI-P), 4. Prof. Bustanul Arifin (Akademisi dan Pengamat Pertanian) dengan tema                          Saksikan SUKA-SUKA Edisi Kota Pusaka Ternate di Kompas TV tanggal 1 November 2014 Pukul 09.00-09.30 WIB bersama narasumber 1. Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 2. Dr. Ir. Luluk Sumiarso, M.Sc (Ketua Dewan Pembina BPPI), 3. Dr. H. Burhan Abdurahman SH, MM (Walikota Ternate), 4. Ir. Arifin Djafar, MBA (Wakil Walikota Ternate)                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 6 Januari 2010 | Wilayah II

Ditjen Penataan Ruang Dukung Upaya Pemetaan Wilayah Perbatasan Negara

Persoalan perbatasan tidak hanya menyangkut persoalan garis batas dan pertahanan keamanan tetapi juga keterpaduan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, tata ruang, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Hal tersebut mengemuka dalam konsolidasi bersama antar Departemen yang membahas tentang permasalahan perbatasan darat antar negara termasuk di dalamnya perbatasan darat dengan Papua New Guinea (PNG) dan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL), pekan lalu di Bogor.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya konsolidasi dan penyamaan persepsi mengenai berbagai persoalan perbatasan darat antar negara (Malaysia, PNG dan RDTL) sekaligus menyiapkan posisi Indonesia dalam sidang-sidang perundingan perbatasan antar negara pada tahun 2010.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pemetaan Dasar Bakosurtanal, Chairul Hafidin mengungkapkan, untuk mengatasi persoalan terkait perbatasan darat antar negara diperlukan langkah konkrit dalam penyelesaiannya. Untuk itu perlu disusun Roadmap tentang penyelesaian persoalan menyangkut kawasan perbatasan negara untuk tahun 2010-2014.

Chairul menambahkan, terdapat sebelas program prioritas nasional dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang meliputi pembangunan daerah-daerah perbatasan, daerah konflik dan daerah tertinggal. Salah satu program prioritasnya adalah pemetaan wilayah perbatasan negara. Sehingga diperlukan tindak lanjut atas kesepakatan yang telah ada mengenai pemetaan garis batas darat Indonesia dengan Negara tetangga. Sebagai contoh yang telah melalui kesepakatan adalah perbatasan antara Indonesia dengan PNG akan tetapi belum dilegalkan dalam sistem perundangan di Indonesia.

Khusus untuk kawasan perbatasan darat antar Negara di Indonesia Timur, yakni perbatasan darat dengan PNG dan RDTL ada beberapa isu penting yang muncul. Antara lain meliputi rencana pembukaan pos Skouw-Wutung, penyiapan counter draft untuk case of Wara Smol usulan TOR-PNG, serta pelibatan Departemen Kehutanan, Bakosurtanal, Departemen Luar Negeri, dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam penanganan masalah pencemaran di Sungai Fly provinsi Papua. Selain itu terdapat tiga un-resolved segments (Noel Besi, Manusasi, dan Memo), satu un-surveyed segment (Subina-Oben), dan satu segmen kecil di Nelu (kabupaten TTU) provinsi NTT yang sudah didelineasi pada tahun 2003, akan tetapi masyarakat yang tinggal di sana masih menolak didemarkasi karena takut kehilangan lahan garapan, papar Chairul.

Di kesempatan yang sama, Kasubdit Pengembangan Kawasan Wilayah IV, Eko Hadi Sampurno menyampaikan, hasil dari program pemetaan batas wilayah negara itu nantinya akan sangat bermanfaat khususnya bagi Direktorat Penataan Ruang Wilayah, yang dalam wilayah binaannya terdapat kawasan perbatasan darat antar negara. Selain itu, banyaknya persoalan yang terkait misalnya dengan aliran sungai lintas negara yang ada di perbatasan RI-PNG (Sungai Fly) dan RI-RDTL serta dukungan infrastruktur jalan penghubung di daerah perbatasan, mendorong perlunya penanganan secara terkoordinasi baik dari Ditjen Penataan Ruang maupun Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Alam dan Ditjen Cipta Karya.

Persoalan perbatasan antar negara, khususnya perbatasan darat merupakan persoalan yang sensitif dan memerlukan penanganan terkoordinasi dari berbagai stakeholder terkait, baik dari unsur Pemerintah maupun pemerintah daerah. “Terlebih lagi dua wilayah perbatasan darat yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, yakni perbatasan darat dengan PNG dan RDTL terdapat di wilayah Indonesia Timur yang merupakan binaan Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV,” tegas Eko. (ffh/ibm)


Sumber : admintaru_060110


  BERITA DARI MEDIA
31/10/2014 | http://news.bisnis.com/
TARIK WISATA, Pekanbaru Tata Kota Tua
28/10/2014 | http://www.korankaltim.com
RTRW Provinsi Dibahas di BKPRN
28/10/2014 | http://nasional.rimanews.com/
Depok Hadapi Masalah Perizinan dan Tata Ruang
21/10/2014 | http://analisadaily.com/
Pembalakan Liar Jadikan Aceh Utara Langganan Banjir
20/10/2014 | http://daerah.sindonews.com/
Proyek Jalan Tol Ubah Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id