Pengumuman
 Saksikan Celebrity on Vacation di Trans TV tanggal 30 Agustus 2014 Pukul 08.00 WIB bersama narasumber 1. Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Dirjen Penataan Ruang), 2. Ali Yusuf, S.Pt (Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat), 3. Dr. H. Burhan Abdurahman, SH. MM (Ketua JKPI) dengan tema Kota Pusaka, Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia                         Pengumuman Pemenang Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 11 Mei 2012 | Wilayah II

Mekanisme Holding Zone untuk Percepatan Penyelesaian RTRW

Banyaknya persoalan kehutanan dalam proses penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah bukan berarti karena tidak adanya solusi. Solusi terkait persoalan kehutanan seperti misalnya mekanisme “holding zone” dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Hal ini mengemuka dalam Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya (8/5).

Dalam keynote speech-nya yang dibacakan Kasubdit Bimtek IIA Daldaria Hanum, Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum, Bahal Edison Naiborhu, menyatakan sehubungan dengan upaya mendorong percepatan Perda, perlu adanya komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten agar target diterbitkannya Perda RTRW tahun 2012 dapat tercapai. Sebagai langkah awal yang harus dilakukan yaitu segera mungkin memasukkan jadual pembahasan Raperda RTRW dengan DPRD di dalam Prolegda.

Pada kesempatan yang sama Kabag Hukum dan Perundang-undangan Ditjen Penataan Ruang Dadang Rukmana menyampaikan bahwa permasalahan kehutanan pada hakekatnya terkait adanya ketidaksesuaian antara rencana peruntukan dengan penetapan kawasan hutan, serta terkait masalah penggunaan kawasan hutan dengan status kawasan hutan. RTRW yang pada prinsipnya merupakan alokasi peruntukan ruang untuk semua kepentingan, sehingga penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW menjadi perda dilakukan apabila peruntukan ruang wilayah secara keseluruhan telah memperoleh kesepakatan dari semua sektor termasuk kehutanan.

Namun demikan, apabila dalam proses penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota belum didapatkan kesepakatan peruntukan ruang untuk sektor kehutanan, maka penyusunan dan penetapan raperda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilanjutkan, jelas Dadang. Hal ini dapat dilakukan dengan catatan sambil menunggu proses penetapan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dapat ditetapkan melalui mekanisme “holding zone” sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) PP 15/2010. Sementara terhadap bagian kawasan hutan yang termasuk dalam holding zone, peruntukan ruangnya mengacu ketentuan peruntukan kawasan hutan berdasarkan RTRW Provinsi sebelumnya. Saat sudah ada penetapan dari Menteri Kehutanan terkait perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan maka sesuai Pasal 31 ayat (2) PP 15/2010 barulah penetapannya tersebut diintegrasikan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, paparnya.

Dadang menambahkan, peta RTRW juga merupakan dasar penentuan peruntukan ruang, yaitu apabila terdapat perbedaan antara peta kawasan hutan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan peta kawasan hutan menurut SK Menteri Kehutanan. Apabila terdapat konflik, peta yang digunakan sebagai dasar adalah peta kawasan hutan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali apabila pihak kementerian kehutanan dapat membuktikan batas-batas kawasan hutan yang didukung oleh data fisik berupa patok yang sesuai dengan peta kawasan hutan menurut SK Menteri Kehutanan. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Surat Jaksa Agung RI kepada Menteri Kehutanan No : B.072A/A/Gp.1/09/2010 tanggal 21 September 2010 perihal Permohonan Pertimbangan Hukum atas Keterlanjuran Pemanfaatan Kawasan Hutan, jelasnya.

Selain aspek terkait persoalan kehutanan, perlu diperhatikan pentingnya tiga pilar dalam penataan ruang, yakni pilar teknokratis yakni bahwa penataan ruang penting melibatkan ahli dari berbagai bidang, pilar partisipatif yakni bahwa tidak hanya ahli yang dilibatkan tapi masyarakat juga harus dilibatkan dalam penataan ruang, serta pilar politis dimana pada ujungnya RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota harus diperdakan, tutupnya.(hmd/ffh)


Sumber : admintaru_110512


  BERITA DARI MEDIA
21/9/2014 | http://lampung.tribunnews.com/
Akhirnya Perda RTRW Rampung, Lima Kecamatan akan Ditata
18/9/2014 | http://www.tribunnews.com
Jangan Mengeluh Banjir Jika Aturan Tata Ruang Terus Dilanggar
18/9/2014 | http://makassar.tribunnews.com
Penimbunan Laut Hambat Ranperda RTRW DPRD Makassar
13/9/2014 | http://manado.tribunnews.com
Sekda Bolsel Percepatan Raperda Tata Ruang
13/9/2014 | http://property.okezone.com
5 Tantangan Permasalahan Tata Ruang di Indonesia

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611